ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nov 13, 2018 Jogja Smart Indotama Legal, Logistic and ICT 1

---

DESKRIPSI

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi manajemen di perusahaan yang sangat penting untuk dikelola. Agar prosedur pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi semua pihak. Pemerintah/BUMN melalui Keputusan presiden no 80 tahun 2003 yang direvisi dengan Keputusan Presiden no 61 tahun 2004 telah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.

Oleh karena itu, aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa perlu dipahami, karena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat mewujudkan penegakan prisip-prinsip dasar sesuai kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum juga akan mengetahui bahaya dan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

TUJUAN

• Memahami kedudukan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tata Hukum di Indonesia
• Memahami Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan Barang/Jasa
• Memahami Resiko Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa
• Memahami pengantar Hukum Kontrak dalam aktifitas pengadaan Barang dan Jasa

MATERI

1. Hirarki Perundang-undanganan Republik Indonesia
2. Peran aspek hukum dalam mengatur aktifitas Pengadaan Barang & Jasa
3. Potensi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa
4. Bentuk-bentuk penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional Terkait Pengadaan barang dan Jasa
6. Peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa sektor Publik dan Sektor Migas

• Keputusan Presiden No 80 tahun 2003.
• Perpres No 8 Tahun 2006.
• Peraturan Menteri Negara BUMN tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN no 05/MBU/2008
• Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
• Pedoman Tata Kerja No. 007 BP Migas /SKK Migas

7. Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan
8. Resiko Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa
9. Pencegahan Korupsi pada Aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa
10. Hukum Kontrak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

METODE

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

WAKTU & TEMPAT

3 – 5 Jan 2018	27 – 29 Mar 2018	3 – 5 Jul 2018	9 – 11 Okt 2018
9 – 11 Jan 2018	3 – 5 Apr 2018	10 – 12  Jul 2018	16 – 18 Okt 2018
16 – 18 Jan 2018	10 – 12 Apr 2018	17 – 19 Jul 2018	30 Okt – 1 Nov 2018
23 – 25 Jan 2018	17 – 19 Apr 2018	24 – 26  Jul 2018	6 – 8 Nov 2018
30 Jan – 1 Feb 2018	24 – 26 Apr 2018	31 Jul – 2 Agst 2018	13 – 15 Nov  2018
6 – 8 Feb 2018	2 – 4 Mei 2018	7 – 9 Agt 2018	21 – 23 Nov 2018
13 – 15 Feb 2018	15 – 17 Mei 2018	14 – 16  Agt 2018	27 – 29 Nov 2018
20 – 22 Feb 2018	22 – 24  Mei 2018	28 – 30  Agt 2018	4 – 6 Des  2018
27 Feb – 1 Mar 2018	5 – 7 Jun 2018	4 – 6 Sept  2018	11 – 13 Des 2018
6 – 8 Mar 2018	12 – 14  Jun 2018	18 – 20 Sept 2018	18 – 20 Des 2018
13 – 15 Mar 2018	19 – 21  Jun 2018	25 – 27 Sept 2018	26 – 28 Des 2018
20 – 22 Mar 2018	26 – 28  Jun 2018	2 – 4 Okt 2018

Hotel Berbintang di  Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya,

Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request

FASILITAS

1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue (2 person from one company)

PENDAFTARAN

---

• Aspek Hukum, Barang dan Jasa, Ekonomi, Hukum, Keuangan, Law, Legal, Logistic and ICT, Logistik, Pajak, pelatihan di jogja, pelatihan SDM, Pergudangan, Perundangan, Tax, training di jogja, Training SDM